PBB (Perserikatan Bangsa - Bangsa)

PBB (Perserikatan Bangsa - Bangsa)

A. Sebab Di Bentuk

Berdirinya PBB dilatar belakangi oleh kegagalan LBB (Liga Bangsa-Bangsa) dalam mencegah terjadinya Perang Dunia II. Ketidakberhasilan Liga Bangsa-Bangsa melaksanakan fungsi dan tugasnya menyebabkan Liga Bangsa-Bangsa bubar dan pada tanggal 24 Oktober 1945.Gagasan tentang perlunya badan dunia untuk kerjasama antar bangsa agar kehidupan umat manusia terhindar dari kerusuhan dan peperangan. Berdasarkan kenyataan ini, para pemimpin/pemikir dunia terdorong untuk menciptakan perdamaian dunia. Salah satunya adalah Woodrow Wilson. Dia mengajukan 14 pasal yang berkaitan dengan pembentukan organisasi internasional Liga Bangsa-Bangsa (LBB).

Namun, terjadinya Perang Dunia II menunjukan gagalnya organisasi tersebut. Secara garis besar, sejarah terbentuknya PBB akan diuraikan dibawah ini.

1)      Pada tanggal 14 Agustus 1941 ditandatangani Piagam Atlantik (Atlantic Charter) oleh Perdana Menteri Inggris Winston Churcil dan Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt

2)      Pada tanggal 1 Januari 1942 dikemukakan maklumat bangsa-bangsa (Declaration of the United Nation). Pada prinspnya maklumat ini menyetujui dalam Atlantic Charter.

3)      Pada tanggal 30 Oktober 1943 dikemukakan maklumat Moskow. Maklumat ini menegaskan agar segera dibentuk badan perdamaian dan kemanan internasional.

4)      Pada tanggal 7 Oktober 1944, Dumberston Oaks membuat Proposal memuat usula tentang kerangka asas badan yang hendak didirikan, lima badan kelengkapan dan pengakuan bahwa organisasi yang didirikan atas ide F.D Roosevelt

5)      Pada Februari 1945 diadakan konferensi Yalta. Konferensi ini membicarakan hak suara (veto) dalam Dewan Keamanan PBB

6)      Pada tanggal 25 April – 26 Juni 1945 diadakan Konferensi Sam Fransisko. Dalam konferensi ini dilakukan penandatanganan Piagam PBB oleh 51 Negara anggota PBB.

7)      Pada tanggal 24 Oktober 1945 dilaksanakan ratifikasi Piagam PBB oleh lima anggota tetap Dewan Keamanan.

B. Tujuan

Sebagai organisasi internasional yang besar PBB memiliki tujuan dan peran yang sangat penting dalam perwujudan perdamaian dunia. Selain itu pada masa modern kini tujuan PBB juga mencakup kerjasama ekonomi dan sosial internasional berikut penjelasan tujuan Sejarah Berdirinya PBB :

1. Menjaga keamanan dan perdamaian dunia

Sejak awal gagasan pembentukan oragnisasi internasional menitikberatkan pada perwujudan keamanan dan perdamaian dunia yang menjadi tujuan utama PBB. Dalam hal ini PBB akan berupaya dengan semua intrumennya baik dari piga PBB serta dengan memanfaatkan alat kelengkapan PBB seperti Badan/organisasi khusus PBB untuk mendukung tujuan menjaga keamanan dan perdamaian.

2. Memajukan hubungan persaudaraan antar bangsa

PBB memiliki tujuan untuk mempererat, memajukan dan mendorong hubungan persaudaraan antarbangsa melalui penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia. Hal ini didukung dengan adanya Badan PBB yang bernama United Nations Human Rights yang dapat mengkoordinasikan aktivitas perlindungan HAM yang dilakukan oleh sistem PBB.

3. Kerjasama internasional

Dilihat dari Struktur umum PBB terdiri dari lima organ utama yaitu majelis umum (dewan musyawarah utama) yang terdiri dari semua negara anggota yang aktif melakukan musyawarah bersama dalam peruode yang telah ditentukan, Dewan Keamanan, Dewan ekonomi dan sosial, mahkamah internasional, dan dewan perwalian(telah di nonaktifkan). Dari daftar struktur tersebut terdapat Dewan ekonomi Sosial. Baca juga Sejarah koperasi sebagai inovasi sistem perekonomian indonesia.

Pembentukan Dewan  Ekonomi Sosial untuk membantu majelis umum mendorong dan  membina kerjasama internasional dalam pembangunan bidang ekonomi, sosial interanasional, dan pembangunan. Anggota daari Dewan ekonomi ini ada 54 yang masing-masing dipilih oleh majelis utama selama periode kerja 3 tahun.Dewan ekonomi memiliki rangkaian tugas untuk menyelidiki dan membuat laporan tentang masalah perekonomian, sosial di seluruh dunia. Setelah melakukan research Dewan ekonomi akan membahas persoalan tersebut bersama negara anggota yang kemudian diusulkan kepada majelis umum, serta melakukan pertemua-pertemuan yang telah menjadi wewenangnya.

4. Perbantuan Internasional

Tujuan PBB berikutnya yaitu melakukan menyediakan bantuan kamanusiaanapabila terjadi kelaparan, bencana alam, maupun Konflik senjata pada suatu negara. Hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya PBB dalam melindungi hak asasi manusia (Hak untuk hidup) serta upaya untuk mewujudkan kerjasama sosial.Dari daftar tujuan PBB diatas masih sangat relevan dan terlihat banyak sekali peran sentral yang dilakukan PBB dalam upaya menjaga dan mempertahankan perdamaian dunia sampai saat ini. PBB dalam melakukan tugaasnya tidak lepas dari sumbangsih dari para anggota yang telah tergabung PBB.

C. Waktu / Tempat

24 Oktober 1945, San Francisco, California, Amerika. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang diadopsi dan ditandatangani pada 26 Juni 1945 siap untuk ditegakkan. Piagam tersebut sebelumnya ditandatangani pada Konferensi San Fransisco oleh perwakilan lebih dari 50 negara. PBB pun resmi didirikan.

D. Tokoh Pendiri Dan Negara Asal

1)   Franklin Delano Roosevelt (Presiden Amerika Serikat)

2)   Josef Stalin (Uni Soviet)

3)   Winston Churchill (Inggris)

E. Negara Anggota

No	Negara	Tanggal Masuk
1	Afganistan	19 November 1946
2	Afrika Selatan	7 November 1945
3	Afrika Tengah, Republik	20 September 1960
4	Albania	14 Desember 1955
5	Aljazair	8 Oktober 1962
6	Amerika Serikat	24 Oktober 1945
7	Andorra	28 Juli 1993
8	Angola	1 Desember 1976
9	Antigua dan Barbuda	11 November 1981
10	Arab Saudi	24 Oktober 1945
11	Argentina	24 Oktober 1945
12	Armenia	2 Maret 1992
13	Australia	1 November 1945
14	Austria	14 Desember 1955
15	Azerbaijan	2 Maret 1992
16	Bahama	18 September 1973
17	Bahrain	21 September 1971
18	Bangladesh	17 September 1974
19	Barbados	9 Desember 1966
20	Belanda	10 Desember 1945
21	Belarus	24 Oktober 1945
22	Belgia	27 Desember 1945
23	Belize	25 September 1981
24	Benin	20 September 1960
25	Bhutan	21 September 1971
26	Bolivia	14 November 1945
27	Bosnia dan Herzegovina	22 Mei 1992
28	Botswana	17 Oktober 1966
29	Brasil	24 Oktober 1945
30	Britania Raya	24 Oktober 1945
31	Brunei	21 September 1984
32	Bulgaria	14 Desember 1955
33	Burkina Faso	20 September 1960
34	Burundi	18 September 1962
35	Ceko	19 Januari 1993
36	Chad	20 September 1960
37	Chili	24 Oktober 1945
38	Denmark	24 Oktober 1945
39	Djibouti	20 September 1977
40	Dominika	18 Desember 1978
41	Dominika, Republik	24 Oktober 1945
42	Ekuador	21 Desember 1945
43	El Salvador	24 Oktober 1945
44	Eritrea	28 Mei 1993
45	Estonia	17 September 1991
46	Ethiopia	13 November 1945
47	Fiji	13 Oktober 1970
48	Filipina	24 Oktober 1945
49	Finlandia	14 Desember 1955
50	Gabon	20 September 1960
51	Gambia	21 September 1965
52	Georgia	31 Juli 1992
53	Ghana	8 Maret 1957
54	Grenada	17 September 1974
55	Guatemala	21 November 1945
56	Guinea	12 Desember 1958
57	Guinea-Bissau	17 September 1974
58	Guinea Khatulistiwa	12 November 1968
59	Guyana	20 September 1966
60	Haiti	24 Oktober 1945
61	Honduras	17 Desember 1945
62	Hongaria	14 Desember 1955
63	India	30 Oktober 1945
64	Indonesia	28 September 1950
65	Irak	21 Desember 1945
66	Iran	24 Oktober 1945
67	Irlandia	14 Desember 1955
68	Islandia	19 November 1946
69	Israel	11 Mei 1949
70	Italia	14 Desember 1955
71	Jamaika	18 September 1962
72	Jepang	18 Desember 1956
73	Jerman	18 September 1973
74	Kamboja	14 Desember 1955
75	Kamerun	20 September 1960
76	Kanada	9 November 1945
77	Kazakhstan	2 Maret 1992
78	Kenya	16 Desember 1963
79	Kirgizstan	2 Maret 1992
80	Kiribati	14 September1999
81	Kolombia	5 November 1945
82	Komoro	12 November 1975
83	Kongo, Republik	20 September 1960
84	Kongo, Republik Demokratik	20 September 1960
85	Korea Selatan	17 September 1991
86	Korea Utara	17 September 1991
87	Kosta Rika	2 November 1945
88	Kroasia	22 Mei 1992
89	Kuba	24 Oktober 1945
90	Kuwait	14 Mei 1963
91	Laos	14 Desember 1955
92	Latvia	17 September 1991
93	Lebanon	24 Oktober 1945
94	Lesotho	17 Oktober 1966
95	Liberia	2 November 1945
96	Libya	14 Desember 1955
97	Liechtenstein	18 September 1990
98	Lituania	17 September 1991
99	Luksemburg	24 Oktober 1945
100	Madagarkar	20 September 1960
101	Maladewa	21 September 1965
102	Malawi	1 Desember 1964
103	Malaysia	17 September 1957
104	Mali	28 September 1960
105	Malta	1 Desember 1964
106	Makedonia	8 April 1993
107	Maroko	12 November 1956
108	Marshall, Kepulauan	17 September 1991
109	Mauritania	27 Oktober 1961
110	Mauritius	24 April 1968
111	Meksiko	7 November 1945
112	Mesir	24 Oktober 1945
113	Mikronesia, Federasi	17 September 1991
114	Moldova	2 Maret 1992
115	Monako	28 Mei 1993
116	Mongolia	27 Oktober 1961
117	Montenegro	28 Juni 2006
118	Mozambik	16 September 1965
119	Myanmar	19 April 1948
120	Namibia	23 April 1990
121	Nauru	14 September 1999
122	Nepal	14 Desember 1955
123	Niger	20 September 1960
124	Nigeria	7 Oktober 1960
125	Nikaragua	24 Oktober 1945
126	Norwegia	27 November 1945
127	Oman	7 Oktober 1971
128	Pakistan	30 September 1947
129	Palau	15 Desember 1994
130	Panama	13 November 1945
131	Pantai Gading	20 September 1960
132	Papua Nugini	10 Oktober 1975
133	Paraguay	24 Oktober 1945
134	Perancis	24 Oktober 1945
135	Peru	31 Oktober 1945
136	Polandia	24 Oktober 1945
137	Portugal	14 Desember 1955
138	Qatar	21 September 1971
139	Rumania	14 Desember 1955
140	Rusia, Federasi	24 Oktober 1945
141	Rwanda	18 September 1962
142	Saint Kitts dan Nevis	23 September 1983
143	Saint Lucia	18 September 1979
144	Saint Vincent dan Grenadine	16 September 1980
145	Samoa	15 Desember 1976
146	San Marino	2 Maret 1992
147	Sao Tome dan Principe	16 September 1975
148	Selandia Baru	24 Oktober 1945
149	Senegal	28 September 1960
150	Serbia	1 November 2000
151	Seychelles	21 September 1976
152	Sierra Leone	27 September 1961
153	Singapura	21 September 1965
154	Siprus	20 September 1960
155	Slovenia	22 Mei 1992
156	Slowakia	19 Januari 1993
157	Solomon, Kepulauan	19 September 1978
158	Somalia	20 September 1960
159	Spanyol	14 Desember 1955
160	Sri Lanka	14 Desember 1955
161	Sudan	12 November 1956
162	Sudan Selatan	14 Juli 2011
163	Suriah	24 Oktober 1945
164	Suriname	4 Desember 1975
165	Swaziland	24 September 1968
166	Swedia	19 November 1946
167	Swiss	10 September 2002
168	Tajikistan	2 Maret 1992
169	Tanjung Verde	16 September 1975
170	Tanzania	14 Desember 1961
171	Thailand	16 Desember 1946
172	Tiongkok	24 Oktober 1945
173	Timor-Leste	27 September 2002
174	Togo	20 September 1960
175	Tonga	14 September 1999
176	Trinidad dan Tobago	18 September 1962
177	Tunisia	12 November 1956
178	Turki	24 Oktober 1945
179	Turkmenistan	2 Maret 1992
180	Tuvalu	5 September 2000
181	Uganda	25 Oktober 1962
182	Ukraina	24 Oktober 1945
183	Uni Emirat Arab	9 Desember 1971
184	Uruguay	18 Desember 1945
185	Uzbekistan	2 Maret 1992
186	Vanuatu	15 September 1981
187	Venezuela	15 November 1945
188	Vietnam	20 September 1977
189	Yaman	30 September 1947
190	Yordania	14 Desember 1955
191	Yunani	25 Oktober 1945
192	Zambia	1 Desember 1964
193	Zimbabwe	25 Agustus 1980

F. Peran Indonesia Dalam PBB

Indonesia menjadi salah satu negara yang dianggap memiliki peranan yang cukup penting selama keanggotaannya dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Berikut Peranan Indonesia Dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

1. Sebagai anggota PBB, Indonesia berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika yang menghasilkan Dasasila Bandung
2. Sebagai anggota PBB, Indonesia menjadi pelopor pencetusan ZOFTAN dan SEANWFZ
3. Sebagai anggota PBB, Indonesia menjadi salah satu pemprakarsa berdirinya ASEAN dan Gerakan Non Blok
4. Indonesia telah mengirimkan beberapa kontingen dalam rangka visi perdamaian dunia seperti pengiriman kontingen Indonesia ke Lebanon Selatan, menyumbang lebih dari 1.000 personel pasukan yang tersebar di berbagai negara di dunia, serta pengiriman beberapa kontingen pasukan Garuda di beberapa wilayah negara-negara di dunia.

5. Pada tahun 1971, Indonesia yang diwakili oleh Adam Malik pernah ditunjuk untuk menjadi presiden di Majelis Umum PBB.
6. Indonesia tiga kali terpilih menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB, yaitu periode tahun 1974 – 1975, periode tahun 1995-1996, dan periode tahun 2007-2008.
7. Indonesia pernah terpilih 11 kali sebagai anggota Dewan ekonomi dan sosial PBB, 2 kali ditunjuk sebagai presiden dari Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, serta 3 kali sebagai wakil presiden dari Dewan tersebut.
8. Indonesia juga terpilih sebanyak 3 kali menjadi anggota Dewan Hak Asasi manusia PBB dan satu kali ditunjuk sebagai wakil presiden dari Dewan tersebut, yaitu periode tahun 2009-2010.

9. Pada Tahun 1984, Indonesia mengirimkan Bantuan berupa beras melalui FAO yang ditujukan untuk Ethiopia yang waktu itu dilanda bencana kelaparan.
10. Pada Tahun 1995, Sebagai anggota PBB Indonesia membantu dalam menampung para pengungsi yang berasal dari Vietnam di pulau Galang

11. Pada Tahun 1989, Sebagai anggota PBB Indonesia berhasil membantu menyelesaikan konflik yang terjadi di kamboja
12. Sebagai anggota PBB, Indonesia berperan menjadi mediator atas penyelesaian konflik yang terjadi antara Filiphina dan Moro National Front Liberation (MNFL) yang menguasai Mindanau Selatan

Meskipun indonesia memiliki banyak peranan dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), namun Indonesia juga pernah keluar dari keanggotaan PBB. Hal tersebut terjadi pada tahun 1965 saat Indonesia dipimpin oleh Presiden Soekarno, keluarnya Indonesia dari PBB didasari atas diterimanya malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan, karena pada saat itu indonesia menganggap malaysia sebagai negara boneka bentukan Inggris.

G. Lingkup Organisasi

PBB saat ini terdiri dari lima organ utama, yaitu:^[9] Majelis Umum (dewan musyawarah utama);^[10] Dewan Keamanan (dewan yang membuat beberapa resolusi mengikat mengenai perdamaian, dan keamanan); Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC) (dewan yang mendorong kerjasama dan pembangunan ekonomi sosial internasional); Sekretariat (yang berfungsi menyediakan studi, informasi, dan fasilitas yang dibutuhkan PBB); dan Mahkamah Internasional (badan yudisial utama). Adapun sebuah organ utama PBB yang telah dinonaktifkan adalah Dewan Perwalian (Trusteeship Council) Perserikatan Bangsa-Bangsa (tidak aktif semenjak tahun 1994 setelah kemerdekaan Palau, satu-satunya wilayah perwalian PBB yang tersisa)

Lima dari enam organ utama Perserikatan Bangsa-Bangsa terletak di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa berkedudukan di wilayah internasional di Manhattan, New York City, USA; sedangkan sebuah organ utama PBB yaitu Mahkamah Internasional berkedudukan di Den Haag, Belanda.Adapun lembaga-lembaga besar lainnya berbasis di kantor PBB di Jenewa, Wina, dan Nairobi. Lembaga PBB lainnya tersebar di seluruh dunia. Lembaga-lembaga khusus yang berada di bawah Sistem PBB meliputi Grup Bank Dunia, Organisasi Kesehatan Dunia, Program Pangan Dunia, Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan PBB, dan Dana Anak-anak PBB. Petugas terpenting dalam hierarki PBB adalah Sekretaris Jenderal, yang saat ini dijabat oleh Antonio Guterres dari Portugal sejak tahun 2017 , menggantikan Ban Ki Moon dari Korea Selatan. Organisasi-organisasi non-pemerintah dapat memperoleh status konsultatif di ECOSOC dan badan-badan lain untuk berpartisipasi di PBB.

H. Sekretariat

Sekretariat PBB dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal PBB, dibantu oleh suatu staf pegawai sipil internasional dari seluruh dunia. Tugas utama seorang Sekretaris-Jenderal adalah menyediakan penelitian, informasi, dan fasilitas yang diperlukan oleh badan-badan PBB untuk pertemuan mereka. Dia juga membawa tugas seperti yang diperintahkan oleh Dewan Keamanan PBB, Majelis Umum PBB, Dewan Ekonomi, dan Sosial PBB, dan badan PBB lainnya. Piagam PBB menjelaskan bahwa staf yang akan dipilih oleh penerapan "standar tertinggi efisiensi, kompetensi, dan integritas," dengan memperhatikan pentingnya merekrut luas secara geografis.

Piagam menetapkan bahwa staf tidak akan meminta atau menerima instruksi dari otoritas lain selain PBB. Setiap negara anggota PBB diperintahkan untuk menghormati karakter internasional dari Sekretariat, dan tidak berusaha untuk memengaruhi para stafnya. Sekretaris Jenderal sendiri bertanggung jawab untuk pemilihan staf.Tugas Sekretaris-Jenderal termasuk membantu menyelesaikan sengketa internasional, administrasi operasi penjaga perdamaian, menyelenggarakan konperensi internasional, mengumpulkan informasi tentang pelaksanaan keputusan Dewan Keamanan, dan konsultasi dengan pemerintah anggota mengenai berbagai inisiatif. Sekretariat kunci kantor di daerah ini termasuk Kantor Koordinator Urusan Kemanusiaan, dan Departemen Operasi Penjaga Perdamaian. Sekretaris-Jenderal dapat membawa kepada perhatian Dewan Keamanan setiap masalah yang, menurut nya, bisa mengancam perdamaian, dan keamanan internasional.

I. Sekretariat Jendral

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Jenderal PBB, yang bertindak sebagai juru bicara de facto dan pemimpin PBB, selama 5 tahun masa jabatan. Sekretaris Jenderal saat ini adalah António Guterres, menggantikan Ban Ki-moon yang masa jabatannya sudah usai pada 1 Januari 2017. Dibayangkan oleh Franklin D. Roosevelt sebagai "moderator dunia", posisi ini ditetapkan dalam Piagam PBB sebagai "kepala pegawai administrasi" organisasi,^[20] namun ternyata Piagam PBB menyatakan juga bahwa tugas Sekretaris Jenderal dapat membawa ke perhatian Dewan Keamanan "setiap masalah yang menurut pendapatnya dapat mengancam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional"^[21]. Dengan demikian, Piagam PBB telah memberikan ruang lingkup yang lebih besar untuk posisi aksi jabatan ini di panggung dunia. Posisi ini telah berkembang menjadi peran ganda dari semula seorang administrator organisasi PBB, merangkap pula seorang diplomat dan yang mediator dalam menangani yang sengketa antara negara-negara anggota dan menemukan konsensus dalam menangani isu-isu global.

Sekretaris Jenderal diangkat oleh Majelis Umum, setelah direkomendasikan oleh Dewan Keamanan PBB, setiap anggota yang dapat memveto^[22]. Majelis Umum secara teoretis dapat mengabaikan rekomendasi Dewan Keamanan jika suara mayoritas tidak tercapai, meskipun sampai sekarang hal ini tidak terjadi. Pada 1996, Dewan Keamanan mengadopsi seperangkat pedoman untuk proses seleksi yang dicetuskan oleh Nugroho Wisnumurti (Duta Permanen Indonesia untuk PBB saat itu). Pedoman Wisnumurti (Wisnumurti Guidelines) telah mempengaruhi proses seleksi, termasuk penggunaan surat suara berkode warna untuk memilih kandidat.^[23] Tidak ada kriteria khusus untuk jabatan tersebut, tetapi selama bertahun-tahun, telah diterima bahwa jabatan itu bisa dijabat untuk jangka satu atau dua dari lima tahun, dan akan diangkat pada dasar rotasi geografis, dan bahwa Sekretaris-Jenderal tidak berasal dari salah satu lima negara anggota tetap Dewan Keamanan.