Makalah Peran Bangsa Indonesia Dalam Perdamaian Dunia

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga kami dapat menyusun Tugas Sejarah ini dengan baik dan tepat waktu.

Tugas ini kami buat untuk memberikan  penjelasan Tentang Peran Bangsa Indonesia Dalam Perdamaian Dunia. Semoga Makalah yang kami buat ini dapat membantu menambah wawasan kita menjadi lebih luas lagi.

Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam menyusun  Makalah ini. Oleh karena itu,  kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat kami harapkan guna kesempurnaan makalah ini.

Atas perhatian dan waktunya, kami sampaikan terima kasih.

                                                                                     Paninggahan, 25 Januari 2019

                                                                                                    Penulis

                                                                     

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Rumusan Masalah

1.3 Tujuan Penulisan

BAB II PEMBAHASAN  

2.1 KAA (Konferensi Asia – Afrika)

2.2 Misi Garuda

2.3 Deklarasi Djuanda

2.4 GNB (Gerakan Non Blok)

2.5 ASEAN (Association of Southeast Asian Nations)

2.6 OKI (Organisasi Kerjasama Islam)

2.7 JIM (Jakarta imformal Meeting)

BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan

3.2 Saran

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hubungan internasional diidentifikasikan sebagai studi tentang interaksi antara beberapa faktor yang berpartisipasi dalam politik internasional, yang meliputi negara- negara, organisasi internasional, organisasi nonpemerintah, kesatuan substansional (kelompok-kelompok atau badan-badan dalam suatu negara), seperti birokrasi dan pemerintah domestik, serta individu-individu.

Dalam hubunngan internasional terdapat berbagai pola hubungan antar bangsa seperti : Pola Penjajahan, Pola Hubungan Ketergantungan, Pola Hubungan Sama Derajat Antarbangsa. Ketentuan atas karena perjanjian internasional akan mengakibatkan hokum yang juga sekaligus akanmenjalani kepastian hukum pada perjanjian internasianal hal-hal yang menyangkut hak dan kewajiban antar subjek-subjek hokum internasional.

Dari sebagian masyarakat dunia, bangsa Indonesia selalu melakukan hubungan dengan bangsa lainnya. Dalam menjalin hubungan dengan bangsa lain, kita menetapkan politik luar negeri yang "bebas" dan "aktif". Politik luar negeri bebas aktif ini mulai dicanangkan sejak awal merdeka. Sebagai salah satu perwujudan politik luar negeri yang bebas aktif, bangsa Indonesia pernah menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955 dan juga membentuk Gerakan Non Blok bersama beberapa negara Asia Afrika lainnya.

Pada umumnya, negara yang telah merdeka dan bedaulat penuh akan mengadakan hubungan dengan negara lain. Setiap negara memiliki perbedaan masyarakat, struktur pemerintah, kepentingan nasional dan perbedaan-perbedaan lainnya. Namun, perbedaan tersebut biasanya menimbulkan suatu kebutuhan yang menyebabkan adanya hubungan internasional. Bahkan tidak bisa dipungkiri bahwa suatu negara yang tidak dapat menjalin hubungan internasional dengan negara lain akan sulit untuk mempertahankan kedaulatannya.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hubungan internasional diperlukan karena suatu negara memiliki ketergantungan dengan negara lain dalam hal memenuhi semua kebutuhan dan menjaga kedaulatan negaranya.

1.2 Rumusan Masalah

a)      Apa itu KAA (Konferensi Asia – Afrika) ?

b)      Apa itu Misi Garuda ?

c)      Apa itu Deklarasi Djuanda ?

d)     Apa itu GNB (Gerakan Non Blok) ?

e)      Apa itu ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) ?

f)       Apa itu OKI (Organisasi Kerjasama Islam) ?

g)      Apa itu JIM (Jakarta imformal Meeting) ?

1.3 Tujuan Penulisan

a)      Kita Dapat Mengetahui KAA (Konferensi Asia – Afrika).

b)      Kita Dapat Mengetahui Misi Garuda.

c)      Kita Dapat Mengetahui Deklarasi Djuanda.

d)     Kita Dapat Mengetahui GNB (Gerakan Non Blok).

e)      Kita Dapat Mengetahui ASEAN (Association of Southeast Asian Nations).

f)       Kita Dapat Mengetahui OKI (Organisasi Kerjasama Islam).

g)      Kita Dapat Mengetahui JIM (Jakarta imformal Meeting).

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 KAA (Konferensi Asia – Afrika)

A. Latar Belakang

Ada beberapa latar belakang terselenggaranya KAA dan berkumpulnya negara-negara Asia Afrika. latar belakang tersebut, yaitu :

1. Rasa Senasib dan Sepenanggungan

Perasaan senasib dan sepenanggungan di sini berkaitan dengan persamaan bahwa hampir seluruh negara Asia Afrika adalah bekas negara jajahan. Baik itu sebagai negara jajahan Bangsa-Bangsa Eropa dan penjajahan Jepang saat Perang Dunia kedua. Perasaan yang sama, senasib dan sepenggungan, membuat negara-negara Asia Afrika ingin bersatu mengatasi masalah bersama.

2. Persamaan Masalah Negara Berkembang

Karena kebanyakan negara Asia Afrika adalah negara baru merdeka, maka semua termasuk negara berkembang. Negara yang belum maju di segala bidang. Negara yang masih harus bebebah diri untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Persamaan ini juga melatarbelakangi pertemuan KAA. Membuat semua negara ingin bekerja sama di segala bidang.

3. Kedekatan Keturunan, Agama, dan Latar Belakang Sejarah

Latar belakang selanjutnya adalah kedekatan hubungan keturunan. Ini dilihat dari ciri-ciri orang Asia yang hampir mirip sesamanya. Begitu pula degan orang Afrika. Aga yang dianut orang Asia afrika kebanyakan juga hampir sama, yaitu Islam, Kristen, Hindu, dan Budha. Sementara latar belakang sejarah, hampir bisa dipastikan mirip sesuai latar belakang pertama.

4. Letak Geografis

Sesuai dengan sebuatan negara Asia Afrika, otomatis negara-negara peserta KAA mempunyai letak geografis yang berdekatan dan hampir mirip. Kondisi alam yang hampir mirip satu sama lain akan mudah diatasi jika bekerja sama.

B. Tujuan

Beberapa tujuan diadakannya Konferensi Asia Afrika antara lain adalah sebagai berikut.

1)      Meninjau masalah-masalah hubungan sosial ekonomi dan kebudayaan dari negara-negara Asia dan Afrika

2)      Menjalin kerukunan antar umat beragama di wilayah Asia dan Afrika

3)      Memberikan sumbangan untuk memajukan perdamaian dan kerja sama dunia

4)      Mencanangkan gerakan politik untuk melawan kapitalisme asing

5)      Melawan kolonialisme dan neokolonialisme Amerika Serikat, Uni Soviet dan negara imprialis lainnya

C. Peranan

1)      Indonesia ikut memprakarsai dan sebagai tempat penyelenggaraan Konferensi Pancanegara II yang berlangsung pada tanggal 28 sampai 29 Desember 1954 di Bogor. Konferensi ini sebaagai pendahuluan dari Konferensi Asia-Afrika.

2)      Indonesia ikut memprakarsai dan sebagai tempat penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika yang berlangsung pada tanggal 18 sampai 24 April 1955 di Gedung Merdeka Bandung. Dalam Konferensi tersebut beberapa tokoh Indonesia menduduki peranan penting, antara lain:

Ketua Konferensi: Mr. Ali Sastroamidjoyo, Sekretaris Jenderal Konferensi : Ruslan Abdulgani, Ketua Komite Kebudayaan : Mr. Muh. Yamin, dan ketua Komite Ekonomi : Prof. Ir. Roseno.

2.2 Misi Garuda

A. Latar Belakang

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merupakan lembaga tertinggi yang mewadahi negara-negara di dunia. PBB juga menjadi lembaga yang aktif dalam mengupayakan perdamaian dunia dan aktif menyelesaikan konflik antar negara. Indonesia pernah mendapat bantuan dari PBB pada masa revolusi. Pada saat itu, PBB membantu menyelesaikan konflik antara Indonesia-Belanda. PBB juga membantu Indonesia dalam masalah Irian Barat.

Dengan dasar politik tersebut, Indonesia menunjukkan tekad untuk mengupayakan perdamaian dunia. Melalui pelaksanaan Konferensi Asia-Afrika hingga pembentukan Gerakan Non-Blok, upaya tersebut semakin terlihat. Tindakan pemerintah Indonesia mendapat sambutan positif Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sejak tahun 1950-an, pemerintah Indonesia mulai diberi kepercayaan untuk turut serta dalam pasukan perdamaian Dewan Keamanan PBB. Pasukan tersebut terdiri atas pasukan dari berbagai negara. Indonesia mengirim suatu pasukan yang kemudian dinamakan Kontingen Garuda atau Konga.

B. Tujuan

Dalam rangka ikut mewujudkan perdamaian dunia, maka Indonesia memainkan sejumlah peran dalam percaturan internasional. Peran yang cukup menonjol yang dimainkan oleh Indonesia adalah dalam rangka membantu mewujudkan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Dalam hal ini Indonesia sudah cukup banyak pengirimkan Kontingen Garuda (KONGA) ke luar negeri. Sampai tahun 2015 Indonesia telah mengirimkan kontingen Garudanya sampai dengan kontingen Garuda yang ke dua puluh enam (XXVI).

Bagi bangsa Indonesia pengiriman Misi Garuda untuk memenuhi permintaan PBB memiliki alasan yang kuat. Yang pertama sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang berbunyi ikut melaksanaka ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial dan kedua sesuai dengan politik Luar Ngeri Indonesia bebas aktif, diantaranya :

1)      Ikut serta sebagai anggota Dewan Keamanan PBB

2)      Mewujudkan Landasan ideologi Indonesia (Pancasila)

3)      Menyesuaikan Landasan Konstitusional Indonesia (Pembukaan UUD 1945)

4)      Perwujudan dari politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.

C. Peranan

Dalam hal ini Indonesia sudah cukup banyak pengirimkan Kontingen Garuda (KONGA) ke luar negeri. Sampai tahun 2014 Indonesia telah mengirimkan kontingen Garudanya sampai dengan kontingen Garuda yang ke duapuluh tiga (XXIII). Pengiriman Misi Garuda yang pertama kali dilakukan pada bulan Januari 1957. Pengiriman Misi Garuda dilatarbelakangi adanya konflik di Timur Tengah terkait masalah nasionalisasi Terusan Suez yang dilakukan oleh Presiden Mesir Ghamal Abdul Nasser pada 26 Juli 1956. Sebagai akibatnya, pertikaian menjadi meluas dan melibatkan negara-negara di luar kawasan tersebut yang berkepentingan dalam masalah Suez. 

Pada bulan Oktober 1956, Inggris, Perancis dan Israel melancarkan serangan gabungan terhadap Mesir. Situasi ini mengancam perdamaian dunia sehingga Dewan Keamanan PBB turun tangan dan mendesak pihak-pihak yang bersengketa untuk berunding. Dalam Sidang Umum PBB Menteri Luar Kanada Lester B.Perason mengusulkan agar dibentuk suatu pasukan PBB untuk memelihara perdamaian di Timur Tengah. Usul ini disetujui Sidang dan pada tanggal 5 November 1956 Sekjen PBB membentuk sebuah komando PBB dengan nama United Nations Emergency Forces (UNEF). Pada tanggal 8 November Indonesia menyatakan kesediannya untuk turut serta menyumbangkan pasukan dalam UNEF.

Sebagai pelaksanaanya, pada 28 Desember 1956, dibentuk sebuah pasukan yang berkuatan satu detasemen (550 orang) yang terdiri dari kesatuan-kesatuan Teritorium IV/Diponegoro dan Teritorium V/Brawijaya. Kontingen Indonesia untuk UNEF yang diberinama Pasukan Garuda ini diberangkatkan ke Timur Tengah pada bulan Januari 1957.Untuk kedua kalinya Indonesia mengirimkan kontingen untuk diperbantukan kepada United Nations Operations for the Congo (UNOC) sebanyak satu batalyon. Pengiriman pasukan ini terkait munculnya konflik di Kongo (Zaire sekarang). Konflik ini muncul berhubungan dengan kemerdekaan Zaire pada bulan Juni 1960 dari Belgia yang justru memicu pecahnya perang saudara. 

Untuk mencegah pertumpahan darah yang lebih banyak, maka PBB membentuk Pasukan Perdamaian untuk Kongo, UNOC. Pasukan kali ini di sebut “Garuda II” yang terdiri atas Batalyon 330/Siliwangi, Detasemen Polisi Militer, dan Peleton KKO Angkatan Laut. Pasukan Garuda II berangkat dari Jakarta tanggal 10 September 1960 dan menyelesaikan tugasnya pada bulan Mei 1961. Tugas pasukan Garuda II di Kongo kemudian digantikan oleh pasukan Garuda III yang bertugas dari bulan Desember 1962 sampai bulan Agustus 1964.

Peran aktif Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia terus berlanjut, ketika meletus perang saudara antara Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Indonesia kembali diberikan kepercayaan oleh PBB untuk mengirim pasukannya sebagai pasukan pemelihara perdamaian PBB. Untuk menjaga stabilitas politik di kawasan Indocina yang terus bergolak akibat perang saudara tersebut, PBB membentuk International Commission of Control and Supervission (ICCS) sebagai hasil dari persetujuan internasional di Paris pada tahun 1973. Komisi ini terdiri atas empat negara, yaitu Hongaria, Indonesia, Kanada dan Polandia. Tugas ICCS adalah mengawasi pelanggaran yang dilakukan kedua belah pihak yang bertikai.

Pasukan perdamaian Indonesia yang dikirim ke Vietnam disebut sebagai Pasukan Garuda IV yang berkekuatan 290 pasukan, bertugas di Vietnam dari bulan Januari 1973, untuk kemudian diganti dengan Pasukan Garuda V, dan kemudian pasukan Garuda VII. Pada tahun 1975 Pasukan Garuda VII ditarik dari Vietnam karena seluruh Vietnam jatuh ketangan Vietcong (Vietnam Utara yang komunis).Pada tahun 1973, ketika pecah perang Arab-Israel ke 4, UNEF diaktifkan lagi dengan kurang lebih 7000 anggota yang terdiri atas kesatuan-kesatuan Australia, Finlandia, Swedia, Irlandia, Peru, Panama, Senegal, Ghana dan Indonesia.Kontingen Indonesia semula berfungsi sebagai pasukan pengamanan dalam perundingan antara Mesir dan Israel. Tugas pasukan Garuda VI berakhir 23 September 1974 untuk digantikan dengan Pasukan Garuda VIII yang bertugas hingga tanggal 17 Februari 1975.

Sejak tahun 1975 hingga kini dapat dicatat peran Indonesia dalam memelihara perdamaian dunia semakin berperan aktif, ditandai dengan didirikannya Indonesian Peace Security Centre (IPSC/Pusat Perdamaian dan Keamanan Indonesia) pada tahun 2012, yang didalamnya terdapat unit yang mengelola kesiapan pasukan yang akan dikirim untuk menjaga perdamaian dunia.

2.3 Deklarasi Djuanda

A. Latar Belakang

1)      Setiap pulau di Indonesia kala itu hanya memiliki luas laut sepanjang 3 Mil dihitung dari garis pantai.

2)      Luas laut yang sempit ini menjadikan setiap pulau di Indonesia terpisah oleh kawasan laut bebas.

3)      Setiap pulau di Indonesia yang terpisah oleh kawasan laut bebas,menjadikan kawasan ini bebas dilewati oleh pihak-pihak asing. Integrasi Nasional menjadi terancam dikarenakan pihak-pihak asing bebas melakukan aktivitas pelayaran di antara pulau-pulau Indonesia.

4)      Terbatasnya kebijakan Pemerintah Indonesia yang ingin direalisasikan terkendala dengan sempitnya wilayah Indonesia.

B. Tujuan

1)      Untuk mewujudkan bentuk wilayah Kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan bulat.

2)      Untuk menentukan batas-batas wilayah NKRI, sesuai dengan azas negara Kepulauan.

3)      Untuk mengatur lalu lintas damai pelayaran yang lebih menjamin keamanan dan keselamatan NKRI.

4)      Untuk mengatasi masalah di atas, pemerintah Indonesia dipimpin oleh PM Juanda pada tanggal 13 Desember 1957 telah mengeluarkan keputusan yang dikenal dengan Deklarasi djuanda, yang isinya :

a)      Demi kesatuan bangsa, integritas wilayah, serta kesatuan ekonomi, ditarik garis-garis pangkal lurus yang menghubungkan titi-titik terluar dari pulau-pulau terluar.

b)      Negara berdaulat atas segala perairan yang terletak dalam garis-garis pangkal lurus termasuk dasar laut dan tanah dibawahnya serta ruang udara di atasnya, dengan segala kekayaan didalamnya

c)      Laut territorial seluas 12 mil diukur dari pulau yang terluar.

d)     Hak lintas damai kapal asing melalui perairan Nusantara (archipelago watwrs) dijamin tidak merugikan kepentingan negara pantai, baik keamanan maupun ketertibannya.

C. Peranan

1)      Menetapkan batas terluar ZEE Indonesia dalam suatu peta yang disertai koordinat dan titik-titiknya : Menetapkan dalam persetujuan-persetujuan dengan negara tetangga tentang batas-batas dan ZEE Indonesia yang mungkin tumpang tindih dengan ZEE negara tetangga.

2)      Konsepsi yang berbeda dan masing-masing merupakan konsep yang sui generis.

3)      Mengumumkan dan mendepositkan copy dan peta-peta atau daftar koordinat-koordinat tersebut pada Sekjen PBB (Pasal 75).

2.4 GNB (Gerakan Non Blok)

A. Latar Belakang

1)      Munculnya dua blok, yaitu Blok Barat di bawah Amerika Serikat dan Blok Timur di bawah Uni Soviet yang saling memperebutkan pengaruh di dunia.

2)      Adanya kecemasan negara-negara yang baru merdeka dan negara-negara berkembang, sehingga berupaya meredakan ketegangan dunia.

3)      Ditandatanganinya “Dokumen Brioni” tahun 1956 oleh Presiden Joseph Broz Tito (Yugoslavia), PM Jawaharlal Nehru (India), Presiden Gamal Abdul Nasser (Mesir), bertujuan mempersatukan negara-negara non blok.

4)      Terjadinya krisis Kuba 1961 karena US membangun pangkalan militer di Kuba secara besar-besaran, sehingga mengkhawatirkan AS.

5)      Pertemuan 5 orang negarawan pada sidang umum PBB di markas besar PBB, yaitu:

a)      Presiden Soekarno (Indonesia)

b)      PM Jawaharlal Nehru (India)

c)      Presiden Gamal Abdul Nasser (Mesir)

d)     Presiden Joseph Broz Tito (Yugoslavia)

e)      Presiden Kwame Nkrumah (Ghana)

B. Tujuan

1)      Mendukung perjuangan dekolonisasi dan memegang teguh perjuangan melawan imperialisme, kolonialisme, neokolonialisme, rasialisme, apartheid, zionisme.

2)      Merupakan wadah perjuangan sosial politik negara-negara yang sedang berkembang.

3)      Mengurangi ketegangan antara Blok Barat yang di pimpin oleh Amerika Serikat dan Blok Timur yang di pimpin oleh Uni Soviet.

4)      Tidak membenarkan usaha penyelesaian sengketa dengan kekerasan senjata.

C. Peranan

1)      Presiden pertama Republik Indonesia yaitu Ir. Soekarno menjadi salah satu pemrakarsa berdirinya Organisasi tersebut bersama dengan 4 kepala negara sahabat lainnya, yaitu Presiden Yugoslavia Josip Broz Tito, Perdana menterii India Pandit Jawaharlal Nehru, Presiden Mesir Gamal Abdul Nasser, dan Perdana Menteri Ghana Kwame Nkrumah.

2)      GNB lahir sebagai suatu solusi atas beberapa kekisruhan yang terjadi di dunia internasional di sera tahun 1950-an, dimana pada waktu itu telah terjadi perang dingin antara Amerika Serikat dan uni Sovyet yang membawa dampak besar bagi beberapa negara, seperti Jerman, Vietnam, serta semenanjung Korea.

3)      Salah satu alasan terjadinya perang dingin diantara 2 negara adikuasa tersebut adalah untuk memperebutkan negara-negara yang berada di kawasan Asia Timur serta Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, thailand, serta negara-negara yang banyak menghasilkan energi dunia seperti Qatar, Uni Emirat Arab, serta Kuwait.

Awal kelahiran Gerakan Non Blok adalah ketika terjadi Konferensi Asia afrika (KAA) di Bandung pada tahun 1955 dimana kurang lebih 29  kepala negara di kawasan Asia dan Afrika berkumpul guna melakukan identifikasi serta pendalaman berbagai masalah yang menimpa dunia kala itu, serta mendeklarasikan keinginan mereka untuk tidak terlibat dalam konfrontasi kedua blok yang sedang bertikai tersebut.

2.5 ASEAN (Association of Southeast Asian Nations)

A. Latar Belakang

Latar belakang berdirinya ASEAN karena adanya beberapa faktor. Adapun faktor faktor yang melatarbelakangi beridirnya ASEAN adalah sebagai berikut:

1)      Persamaan geografis.

2)      Persamaan nasib yang pernah dijadikan negara jajahan dan kolinasasi.

3)      Persamaan budaya.

4)      Persamaan kepentingan di berbagai bidang.

Seperti yang kita ketahui, baik negara Indonesia, Thailand, Filipina, Singapura, dan Malaysia memang terdapat di benua yang sama yakni Asia Tenggara. Hal ini tentunya memicu persamaan geografis yang juga diikuti oleh persamaan budaya yang berkembang di masyarakat. Selain itu persamaan kepentingan untuk memajukan sektor sektor negara di berbagai bidang juga menjadi latar belakang berdirinya ASEAN.

B. Tujuan

1)      Mempercepat kemajuan dan pertumbuhan di bidang ekonomi, sosial dan budaya di kawasan Asia Tenggara.

2)      Meningkatkan kerjasama antar negara se-Asia tenggara dengan cara saling membantu demi mencapai kepentingan bersama di bidang ekonomi, sosial, budaya, ilmu pengetahuan dan administrasi.

3)      Meningkatkan stabilitas nasional agar tercipta perdamaian.

4)      Meningkatkan kerjasama untuk memajukan pelatihan, pendidikan serta penelitian di Asia Tenggara.

5)      Memelihara kerjasama ditengah tengah organisasi regional maupun organisasi internasional yang ada.

C. Peranan

1. Sebagai salah satu pendiri ASEAN

Indonesia adalah salah satu dari lima negara pemrakarsa berdirinya ASEAN. Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa dasar berdirinya ASEAN adalah deklarasi Bangkok, dimana deklarasi tersebut ditanda tangani oleh menteri luar negri dari kelima negara pendiri ASEAN, Yaitu :

ü  Adam Malik dari Indonesia

ü  Narsisco Ramos dari Filipina

ü  Tun Abdul Razak dari Malaysia

ü  Rajaratnam dari Singapura

ü  Thanat Koman dari Thailand

2. Sebagai Salah Satu Pemimpin ASEAN

Pada Zaman Orde Baru yaitu pada masa kepemimpinan Presiden Suharto (tahun 2004), Indonesia menjadi pemimpin ASEAN, dimana dengan gaya kepemimpinannya Indonesia mampu menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

3. Sebagai Tuan Rumah KTT Asean

Indonesia telah mendapatkan kepercayaan untuk mengadakan beberapa kali Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN. Adapun KTT ASEAN yang pernah diselenggarakan di Indonesia antara lain adalah :

ü  KTT ASEAN Ke-1 yang dilaksanakan pada 23 hingga 24 Februari 1976 di Bali. Dalam KTT tersebut terdapat kesepakatan tentang pembentukan sekretariat ASEAN yang berpusat di Jakarta dengan Sekretaris Jendral (Sekjen) pertamanya adalah putra Indonesia yang bernama H.R. Dharsono

ü  KTT ASEAN ke-9 yang dilaksanakan pada 7 hingga 8 Oktober 2003 di Bali. Dalam KTT tersebut, Indonesia mengusulkan pembentukan Komunitas Asean (Asean Community) yang mencakup bidang ekonomi, sosial, budaya, serta keamanan.

ü  KTT ASEAN ke-18 yang dilaksakan pada tanggal 4 hingga 8 Mei 2011 di Jakarta

ü  KTT ASEAN ke-19 yang dilaksanakan pada tanggal 17 hingga 19 Nopember 2011 di Bali. Dalam Konferensi tersebut didapat kesepakatan tentang Kawasan bebas senjata nuklir di Asia tenggara atau yang dikenal dengan Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone (SEANWFZ)

4. Mampu menciptakan perdamaian di kawasan Asia Tenggara

Indonesia telah banyak membantu menjaga perdamaian khususnya di kawasan Asia Tenggara, yaitu dengan membantu penyelesaian konflik-konflik yang dialami oleh negara anggota ASEAN lainnya.

ü  Pada tahun 1987, Indonesia menjadi penengah saat terjadinya konflik antara Kamboja dan Vietnam yang pada akhirnya pada tahun 1991 dalam Konferensi Paris, kedua negara tersebut menyepakati adanya perjanjian damai.

ü  Indonesia menjadi penengah antara Moro National Front Liberation (MNFL) dengan pemerintah Filiphina, yang pada akhirnya kedua belah pihak tersebut sepakat untuk melakukan perjanjian damai yang dilakukan pada pertemuan di Indonesia.

2.6 OKI (Organisasi Kerjasama Islam)

A. Latar Belakang

Beberapa hal berikut inilah yang melatar belakangi berdirinya OKI (Organisasi Konferensi Islam):

1)      Terjadinya pembakaran masjidil Aqsha oleh Israel.

2)      Israel menduduki negara-negara jazirah Arab yang menyebabkan perang Arab-Israel pada tahun 1967.

3)      Isreal menduduki Yarussalem.

B. Tujuan

Selain itu tujuan utama dibentuknya OKI (Organisasi Konferensi Islam) adalah sebagai berikut:

1)      Melenyapkan perbedaarn diskriminasi, kolonialisme dan rasial.

2)      Memperteguh dan menjunjung tinggi perjuangan umat islam.

3)      Membantu dan mendukung Palestina untuk memperjuangkan kemerdekaan.

4)      Meningkatkan solidaritas antar negara-negara islam.

5)      Melindungi tempat-tempat suci dan ibadah agama.

C. Peranan

1)      Indonsia memberikan andil penyelesaian sengketa antara pakistan dan bangladesh.

2)      Indonesia turut menyelesaikan masalah muslim Moro di Filipina.

3)      Indonesia membantu perjuangan rakyat Palestina.

4)      Mendukung perjuangan OKI melenyapkan Rasial, Diskriminasi, dan Kolonialisme di dunia.

5)      Sebagai pemrakarsa dibentuknya ''Tata informasi Baru Dunia Islam''.

2.7 JIM (Jakarta imformal Meeting)

A. Latar Belakang

Invasi (serbuan) yang terjadi kepada Kamboja yang dilakukan pada tahun 1978 segera menarik perhatian dunia. Negara-negara Barat yang dipelopori oleh Amerika Serikat mengutuk invasi Vietnam tersebut, sedangkan negara-negara Blok Timur yang dipelopori oleh Uni Soviet mendukung sikap Vietnam itu.

B. Tujuan

Untuk mendamaikan pihak-pihak yang bertikai atau berperang di kamboja dengan cara mempertemukan mereka dalam suatu perundingan. Akhirnya dibentuklah jakarta informal meeting(JIM).artinya pertemuan tidak resmi yang diadakan di Jakarta tahun 1988.

Jakarta Informal Meeting (JIM) adalah upaya ASEAN yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik antara Thailand dan Kamboja. Konflik ini berlangsung pada tanggal 4-6 Februari 2011, yang menewaskan 8 orang dan mencederai beberapa orang.

Pertemuan ini digelar pada tanggal 22 Februari 2011 di Jakarta yang digelar Informal Foreign Minister’s Meeting (Pertemuan Infromal Para Menteri Luar Negeri Negara Anggota ASEAN) dengan agenda tunggal yaitu penyelesaian konflik antara Kamboja dan Thailand.

Dua masalah yang dianggap penting dalam penyelesaian masalah Kamboja yang ditemukan pada pertemuan ini adalah sebagai berikut:

1)      Penarikan pasukan Vietnam dari Kamboja akan dilaksanakan dalam kaitannya dengan penyelesaian politik menyeluruh. Vietnam mulai memberikan janji dan bersedia menarik pasukannya dari Kamboja.

2)      Munculnya upaya untuk mencegah kembalinya rezim Pol Pot, yang semasa berkuasa di Kamboja telah melakukan pembantaian keji terhadap jutaan rakyat.

C. Peranan

Keberhasilan Indonesia menyelenggarakan Jakarta Informal Meeting ternyata mendapat apresiasi dari Dewan Keamanan PBB. Seluruh anggota Dewan keamanan PBB menyetujui upaya pembentukan pemerintahan transisi di Kamboja dengan membentuk United Nation Transitional Authority in Cambodia (UNTAC) tanggal 28 Februari 1992 berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 745.

Pasca pembentukan UNTAC, Indonesia mengambil peran dengan mengirimkan pasukan Kontingen Garuda XII A – XII D untuk menjaga transisi pemerintahan di Kamboja. Bahkan jumlah pasukan Kontingen Garuda Indonesia di UNTAC sebanyak 2.000 personil militer ataupun polisi.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Hubungan dan kerjasama antar bangsa muncul karena tidak meratanya pembagian kekayaan alam dan perkembangan industri di seluruh dunia sehingga terjadi saling ketergantungan antara bangsa dan negara yang berbeda.Karena hubungan dan kerjasama ini terjadi terus menerus, sangatlah penting untuk memelihara dan mengaturnya sehingga bermanfaat dalam pengaturan khusus sehingga tumbuh rasa persahabatan dan saling pengertian antar bangsa di dunia. Politik luar negeri adalah strategi yang digunakan suatu negara dalam hubungannya dengan negara-negara lain. Maka politik luar negeri berhubungan erat dengan kebijakan yang akan dipilih oleh suatu negara. Hal ini terkait dengan politik luar negeri yang diterapkan Indonesia. Kebijakan politik luar negeri Indonesia bebas aktif tentunya merupakan strategi politik yang diterapkan Indonesia dalam politik global. Agar prinsip bebas aktif ini dapat dioperasionalisasikan dalam politik luar negeri Indonesia maka setiap periode pemerintahan hendaklah menetapkan landasan operasional politik luar negeri Indonesia yang senantiasa berubah sesuai dengan kepentingan nasional.

Perumusan politik luar negeri suatu negara tak terlepas dari kepentingan nasional negara yang bersangkutan. Dengan kata lain, ketika kepentingan nasional suatu negara terancam, maka politik luar negeri akan dikeluarkan sebagai salah satu upaya dalam mengamankan kepentingan ansional negara yang bersangkutan. Sengketa internasional adalah suatu perselisihan antara subjek-subjek hukum internasional mengenai fakta, hukum atau politik dimana tuntutan atau pernyataan satu pihak ditolak, dituntut balik atau diingkari oleh pihak lainnya.

3.2 Saran

Penulis menyadari bahwa  hasil makalah ini belum lengkap dan masih jauh dari pengharapan, Hal ini disebabkan karena keterbatasan ilmu dan literatur yang penulis miliki pada saat ini. Penulis sangat mengharapkan kritikan terutama dari pembaca dan teman-teman. Adanya kritikan  yang membangun  yang bisa melengkapi makalah ini di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

https://www.zonareferensi.com/konferensi-asia-afrika/

https://guruppkn.com/peran-indonesia-dalam-kaa

https://pendidikanmu.com/2018/11/konferensi-asia-afrika-dan-peran-indonesia-terlengkap.html

https://knowledgeisfreee.blogspot.com/2016/02/sejarah-deklarasi-djuanda.html

https://www.zonareferensi.com/deklarasi-djuanda/

https://guruppkn.com/peran-indonesia-dalam-gerakan-non-blok

http://zettablogs.blogspot.com/2016/03/pengertian-latar-belakang-dan-tujuan-oki-organisasi-konferensi-islam.html

https://gurusiaga.com/qa/apa-tujuan-jim-jakarta-informal-meeting/